WHOIS adalah database publik yang berisi informasi tentang pemilik domain. Setiap kali domain didaftarkan, data registran (nama, alamat, email, nomor telepon) tersimpan di sini dan bisa diakses siapa saja.
Informasi yang Ditampilkan WHOIS
- Nama pemilik domain (registrant)
- Email kontak
- Alamat dan nomor telepon
- Tanggal pendaftaran dan kadaluarsa
- Registrar yang digunakan
- Nameserver aktif
- Status domain (aktif, suspended, dll.)
Mengapa WHOIS Ada?
WHOIS dirancang untuk transparansi internet — agar pemilik domain bisa dihubungi jika ada masalah teknis, sengketa hukum, atau pelanggaran kebijakan.
Risiko Data WHOIS yang Terbuka
- Spam email — bot otomatis menyalin email dari WHOIS
- Spam telepon dan SMS
- Scam phishing mengaku registrar minta perpanjangan domain
- Identity theft jika data lengkap tersedia publik
- Stalking oleh pihak yang tidak diinginkan
Apa Itu WHOIS Privacy Protection?
Fitur dari registrar yang menyembunyikan data pribadi Anda di WHOIS publik dan menggantinya dengan data proxy. Email tetap diteruskan ke Anda namun spam langsung difilter.
Manfaat Privacy Protection
- Data pribadi terlindungi
- Mengurangi spam secara drastis
- Identitas tetap anonim untuk kompetitor
- Mencegah social engineering
Apakah Privacy Protection Wajib?
Tidak wajib, tetapi sangat disarankan, terutama untuk:
- Domain pribadi/blog
- Brand kecil tanpa kantor fisik
- Pemilik yang tidak ingin alamatnya diketahui publik
Pengecualian: Domain .id
Untuk TLD Indonesia (.id, .co.id, dll.), PANDI mewajibkan data WHOIS asli untuk verifikasi. Privacy protection biasanya tidak tersedia atau terbatas.
Cara Mengaktifkan Privacy Protection
- Login ke control panel registrar
- Pilih domain yang ingin dilindungi
- Aktifkan opsi "WHOIS Privacy" atau "Privacy Protection"
- Banyak registrar menyediakannya gratis (terutama untuk .com)
Kesimpulan
WHOIS adalah pedang bermata dua — bermanfaat untuk transparansi tapi juga membuka risiko privasi. Aktifkan privacy protection bila tersedia, dan jangan tampilkan data sensitif di domain yang tidak butuh transparansi publik.